KADIS PU DAN P MANGKIR DARI PANGGILAN DPRD KABUPATEN BATUBARA

Menindaklanjuti laporan beberapa elemen masyarakat terkait adanya laporan Tentan Beberapa Pekerjaaan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan ( PU dan P ) Kabupaten Batubara yang tidak sesuai dengan Bestek, DPRD Batubara melalui Komisi A memanggil Dinas PU dan P untuk melaksanakan dengar pendapat di Ruang komisi A pada Rabu (17/3)
Namun Pihak legislatif merasa kecewa dengan sikap mangkir yang diambil oleh Kepala Dinas PU dan P, sebab pemanggilan ini menyangkut evaluasi kerja Dinas Terkait.
Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (17/3) , Anggota Komisi A, Amat Muhtas, mengatakan bahwa Legislatif dalam menjalankan fungsi kontrolnya sudah melakukan pemanggilan secara tertulis dengan menyampaikan surat pemanggilan, dan juga lewat komunikasi yang terus dibangun, namun Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Batubara sebagai dinas teknis tetap tidak mengindahkan.
“Kami sudah mengundang Sudah Mengundang Dinas Pu dan P untuk membicarakan Proyek yang tidak sesuai dengan bestek sebab berdasarkan laporan masyarakat, sehingga harus ada klarifikasi dari dinas terkait,” jelasnya.
Menurutnya, pemanggilan ini juga untuk meminta pertanggung Jawaban Dinas PU dan P sebagai dinas teknis, namun sayang itikad baik dari DPRD tidak dijawab, bagaimana mau dilengkapi dipanggil saja tidak bisa hadir dengan tanpa memberikan alasan yang jelas atas ketidakhadirannya.
“Semoga saja dengan ketidakhadiran ini dalam waktu dekat Kadis PU dan P akan memberikan Pertanggung jawaban Proyek yang telah dikerjakan oleh dinas PU dan P,” terangnya.
Lebih lanjut Amat Muhtaz berharap, pemanggilan terhadap Dinas PU dan P itu bisa dihadiri oleh kepala dinas, bukan mengutus orang-orang yang tidak mengetahui dan bukan pengambil kebijakan di instansi tersebut sehingga penyelesaian masalah tidak tuntas.
" Kepala SKPD kalau dipanggil DPRD jangan utus anggota, harus datang sendiri. Sepanjang mereka ada didalam daerah. Akan lebih sempurna kalau mereka hadir sendiri, karena kepala SKPD memahami kebijakan diinstansinya. Sekarang yang sudah sempat kita panggil adalah Dinas PU dan P kabupaten Batubara, tapi kepala dinasnya tidak hadir dan hanya mengutus anggotanya," ungkap Amat
Terkait pelaksanaan proyek, Amat mengaku, masih banyak proyek yang diduga tidak beres. DPRD Batubara berencana melakukan pengawasan,
" Salah satu keinginan kita adalah ingin mencocokan dengan kondisi lapangan dengan DPA. Makanya kita minta kepada Pemkab Batubara untuk black list kontraktor nakal. Banyak kontraktor dadakan saat ini sehingga kualitasnya kurang terjamin. Kita inginkan asas kualitas dan manfaat dalam pelaksanaan proyek. Kalau banyak kontraktor putra daerah, tolong pikirkan lah daerah ini, jangan hanya inginkan keuntungan yang berlebih," tegasnya